BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Mahasiswa manajemen pendidikan harusnya memahami seluk beluk sistem pendidikan di Indonesia, karena masiswa manajemen pendidikan di cetak untuk menjadi manajer di bidang pendidikan dan juga tenaga kependidikan ahli.

Namun kenyataan nya masi dapat ditemukan mahasiswa manajemen pendidikan yang kurang memahami sistem pendidikan di Indonesia secara mendalam termasuk tentang rekruitmen guru dan atau tenaga kependidikan.

Oleh karena itu, kami membuat Makalah yang berjudul “Rekruitmen guru dan atau tenaga kependidikan” menguraikan tentang segala hal tentang rekruitmen guru dan atau tenaga kependidikan yang meliputi pemetaan kebutuhan, penyiapan, pengangkatan dan penempatan guru dan atau tenaga kependidikan. Dengan harapan nantinya kami belajar dan akhirnya dapat mengetahui tentang rekruitmen guru dan atau tenaga kependidikan. Dan juga agar pembaca pun dan merasakan manfaat yang kami rasakan pula.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang disusun antara lain:

Bagaimana Proses pemeta’an kebutuhan GTK?
Bagaimana Proses penyiapan GTK?
Bagaimana proses pengangkatan GTK?
Bagaimana proses penempatan GTK?

C. TUJUAN

Berdasarkan rumusan masalah yang disusun maka tujuan makalah ini antara lain:

Memahami proses pemetaan kebutuhan GTK
Memahami proses penyiapan GTK
Memahami proses pengangkatan GTK
Memahami proses penemptan GTK

BAB II PEMBAHASAN

A. Pemeta’an Kebutuhan GTK (Guru atau Tenaga Kependidikan)

Menurut direktorat pptk pendidikan menengah bahwa pemeta’an kebutuhan guru itu meliputi :

Memperhitungkan kebutuhan guru
Mengoptimalkan beban kerja guru
Mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan pemerataan dan penataan guru.

Dan menurut saya pemetaan kebutuhan GTK tidak jauh berbeda dengan pemetaan kebutuhan guru, hanya saya turut ditambahkan tenaga kependidikan dalam pemeta’an perencanaan.

Pemetaan kebutuhan Guru dan tenaga kependidikan adalah proses peramalan kebutuhan tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan baik dari segi jumlahnya dan klasifikasinya, untuk menjalankan dan membantu berjalannya proses pembelajaran.

Dalam melakukan pemeta’an kebutuhan guru dan tenaga kependidikan, kita harus memperhatikan variable-variabel sebagai berikut :

Jenis pekerjaan untuk tenaga pendidik dan kependidikan

Dengan kita memperhatikan jenis pekerjaan yang akan di berikan pada tenaga pendidik dan kependidikan, maka kita bisa menentukan klasifikasi tenaga pendidik dan kependidikan agar tugas yang akan mereka emban dapat dijalankan dengan baik, efektif dan efisien.

Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang dibutuhkan

Dengan kita memperhatikan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang dibutuhkan, maka kita bisa efektif dalam melakukan rekruitmen, karena tenaga pendidik dan kependidikan yang direkrut tidak lebih dan tidak.

Budget untuk tenaga pendidik dan kependidikan

Dengan kita memperhatikan budget yang mampu diberikan oleh sebuah instansi, maka kita bisa memperkirakan berapa tenaga maksimal yang akan direkrut, jika tidak memperhatikan hal tersebut maka bisa-bisa sebuah instansi tidak mampu menggaji tenaga pendidik dan kependidikannya

B. Proses Penyiapan GTK (Guru atau Tenaga Kependidikan)

Menurut kamus besar bahasa Indonesia penyiapan adalah proses mempersiapkan sesuatu, maka penyiapan GTK (Guru atau Tenaga Kependidikan) adalah proses mempersiapkan guru dan tenaga kependidikan untuk membantu berjalannya proses pendidikan dalam sebuah instansi.

Dalam proses penyiapan GTK (Guru ata Tenaga Kependidikan) ada dua tahap, yang pertama adalah proses seleksi administrasi dan penyiapan kompetensi. Berikut adalah penjelasan tentang proses-proses tersebut :

Proses Seleksi
Proses Seleksi administrasi

Proses seleksi administrasi adalah tahap awal seleksi yang harus dipenuhi oleh pelamar. dalam proses seleksi administrasi, pelamar harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh instansi terkait, melengkapi lampiran-lampiran yang telah ditentukan oleh instansi terkait, dan memenuhi persyaratan finansial (membayar) jika ditentukan. Dan jika persyaratan dalam proses seleksi administrasi tidak dipenuhi maka bisa dipastikan kemungkinan besar pelamar tidak dapat melanjutkan tahap seleksi atau tidak lolos.

Setiap instansi biasanya memiliki request lampiran administrasi yang berbeda-beda, namun berikut ini adalah contoh lampiran administrasi yang sering digunakan :

Fotokopi ijazah serta sertifikat pelatihan/kursus yang telah dimiliki.
Daftar riwayat hidup.
Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian.
Surat keterangan sehat dari dokter.
Kartu tanda bukti mencatatkan diri dari departemmen/dinas tenaga pendidik dan kependidikan setempat.
Pas foto sesuai dengan permintaan.
Fotokopi kartu tanda penduduk.
Surat keterangan pengalaman kerja.

Test Pengetahuan Terkait

Pada tahap ini, pelamar akan mengikuti serangkaian tes dimana pelamar akan diuji tentang pengetahuannya pada bidang terkait dengan pekerjaan yang akan dia jalani.

a. Test Psikologi

Pada tahap ini, pelamar akan mengikuti dan menjalankan test yang didesain khusus untuk mengetahui kepribadian, tingkat intelligensi, bakat-minat dan semua yang berhubungan dengan psikis pelamar.

b. Wawancara

Pada tahap ini pelamar akan diwawancarai oleh perwakilan dari instansi, dimana pihak pelamar akan ditanyai seputar pengalaman, tujuan kerja, dan hal-hal lainnya.

c. Proses penyiapan kompetensi (lisesni)

Menurut UU RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan PASAL 18

Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja;
Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja;
Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat pula diikuti oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman;
Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi (BNSP) yang independen.

C. Proses Pengangkatan GTK (Guru atau Tenaga Kependidikan)

Setelah pelamar atau calon guru atau tenaga kependidikan melewati tahap seleksi yang telah diadakan oleh instansi terkait, yakni :

Seleksi administrasi
Seleksi pengetahuan umum
Test psikologi
Test wawancara

Maka instansi dapat mempertimbangkan mana calon guru dan tenaga kependidikan yang akan diangkat menjadi guru atau tenaga kependidikan, dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen, pengetahuan calon guru atau tenaga kependidikan, hasil test psikologi dan wawancara.

Biasanya dalam proses pengangkatan guru atau tenaga kependidikan akan menandatangani surat pernyataan bermaterai dan terkadang menandatangani surat kontrak. Untuk PNS dalam pengangkatan juga melalui tahap sumpah.

D. Proses Penempatan GTK (Guru atau Tenaga Kependidikan)

Penempatan adalah proses pengaturan seseorang untuk menempati posisi dalam suatu jabatan. Penempatan inilah yang nantinya menentukan hasil output dan mempengaruhi susunan ketenagaan dalam struktur organisasi pendidikan nasional. Prinsip “the right man on the right place” adalah prinsip yang harus dipenuhi dalam penempatan ini.

Dalam lingkup penempatan ini juga terdapat istilah mutasi, dimana pegawai dapat melakukan perpindahan pekerjaan dari satu wilayah ke wilayah lainnya ataupun dari satu bidang ke bidang lainnya. Mutasi ini tentu dilakukan berdasarkan kebutuhan untuk pengembangan organisasi.

Dalam proses penempatan, pegawai akan menunjukkan kemampuan mereka dalam menjawab tuntutan-tuntutan pekerjaan serta kemampuan mereka dalam memenuhi tanggung jawabnya. Penetapan atas calon pegawai yang diterima ini diputuskan oleh atasan atau manajer kepersonaliaan.

Penempatan guru di Indonesia juga dipengaruhi oleh adanya otonomi daerah. Sehingga, pemenuhan guru akan mengutamakan prioritas dari kebutuhan wilayahnya. Cara ini tentu akan menimbulkan masalah pada sebagian daerah yang mengalami kekurangan guru tetapi tidak memiliki SDM yang sesuai.

Jadi, pemerintah pusat diperlukan dalam mengatur penempatan guru ini agar terjadi pemerataan guru di seluruh Indonesia. Kerja sama dalam penempatan guru juga bisa dilakukan antar daerah melalui lembaga dan institusi yang jelas. Lembaga dan institusi ini haruslah institusi yang dapat mendekatkan antara sekolah yang membutuhkan guru, perguruan tinggi penghasil lulusan guru dan lulusan calon guru itu sendiri.

Rasio jumlah guru dan siswa di Indonesia tidaklah terlalu buruk, misalnya di jenjang SD tercatat 1:16. Yang artinya seorang guru mengajar 16 murid SD. Rasio ini jika dibandingkan dengan negara Brazil (1:22), Korea Selatan (1:21), Jepang dan Prancis (1:18), Indonesia masih lebih baik, (dalam Jpnn, 2016). Sekalipun terlihat rasio ini lebih baik dari negara-negara maju tersebut belum tentu kualitas, sistem dan output dari pengajaran tersebut lebih baik pula.

Penempatan guru di Indonesia mengalami masalah terutama di wilayah 3T, yaitu wilayah tertinggal, terpencil dan terluar. Di wilayah ini, kualitas pendidikan masih sangat jauh dari pendidikan yang ada di wilayah perkotaan. Bahkan, pengajar yang ada wilayah 3T ini sangatlah minim, kualitas akademisnya juga tidak memenuhi standar yang seharusnya.

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan lulusan guru di Indonesia enggan untuk mengajar di wilayah 3T :

Sarana dan prasarana yang tidak memadai
Jalur transportasi atau medan jalan untuk menuju wilayah tersebut sulit dicapai
Lingkungan sekolah yang kurang menunjang proses pembelajaran
Jangka waktu pengangkatan PNS yang lama
Kurangnya tunjangan dan biaya hidup yang diberikan untuk lulusan guru yang ingin mengajar di wilayah 3T
Faktor keluarga, teman dan saudara sehingga tidak ingin untuk meninggalkan daerah asalnya
Kurangnya sosialiasasi dari pemerintah kepada lulusan guru perihal pentingnya membangun pendidikan di wilayah 3T
Perbedaan bahasa dan budaya

Jumlah guru di Indonesia sendiri diperkiran ada 2,2 juta guru dengan rincian 1,6 juta guru tingkat SD, 609 guru tingkat SMP. Dari keseluruhan 2,2 juta guru tersebut, sejumlah 1,5 juta merupakan guru PNS, 180.000 merupakan guru tetap yayasan dan 677.000 merupakan guru tidak tetap atau honorer. (P2TK Kemdibkbud,, 2013)

Masalah yang terdapat di Indonesia perihal ketersediaan guru adalah menumpuknya guru PNS di sekolah dan kurangnya guru pengajar di wilayat 3T. Diperkirakan sekitar 11% guru SD dan 27% guru SMP perlu didistribusikan ke wilayah 3T. (Bank Dunia, 2013)

Peningkatan pemerataan penempatan guru dan tenaga kependidikan ini telah tertera di dalam surat keputusan 20 juli 2016 yang di tandatangani oleh menteri pendidikan dan kebudayaan saat itu, Anies Baswedan. Dalam surat tersebut Anies, menghimbau kepada kepala daerah yang mencakup gubernur, bupati/walikota di seluruh Indonesia untuk menempatkan masyarakat yang berprofesi sebagai guru dan tenaga kependidikan secara merata tanpa membeda-bedakan.

Contoh konkrit kurangnya pemerataan dapat terlihat dari kenyataan ketersediaan guru yang ada di kabupaten Lebak. Di kabupaten ini membutuhkan sekitar 4000 guru yang tersebar di SD/SMP serta SMA/SMK. Hal ini menyebabkan pemerintah merekrut guru berstatus sukarela yang belum tentu kualitasnya sebanding dengan guru tetap di perkotaan.

Terlebih lagi, pemerintah di kabupaten tersebut menetapkan wajib belajar 12 tahun, sehingga murid SD-SMA jumlahnya sangatlah banyak. Terdapat di salah satu sekolah daerah terpencil , dua pengajar yang berstatus sebagai PNS dan mengajar ratusan siswa di sekolahnya. Ini tentu berbeda jauh dengan rasio yang ada, dan ini membuktikan memang terjadi kesenjangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang tersebar di Indonesia.

Realitas dalam penempatan guru yang ada di Indonesia juga diwarnai dengan kualitas yang rendah dari pengajar tersebut. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya guru pengajar yang bukan lulusan sarjana tetapi sudah mengajar SMA/SMK, selain itu masih banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang pendidikan lulusannya. Dengan situasi seperti ini, sebenarnya kurang tepat jika hanya mementingkan kecerdasan anak didik, seharusnya juga diikuti dengan penanaman budi pekerti kepada siswa-siswanya.

Sehingga, guru juga perlu memenuhi standar akademik dan kompetensi yang ada untuk dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Terdapat 4 kompetensi yang harus dimiliki untuk profesionalisme guru :

kompetensi pedagogik

Yaitu kompetensi yang harus dimiliki guru dalam hal mempersiapkan proses belajar mengajar yang melingkupi dari merancang scenario pembelajaran kemudian memilih media, metode serta penilaian akhir berupa evaluasi kepada anak didik.

Kompetensi kepribadian

Guru harus memiliki kepribadian yang baik karena merupakan tauladan bagi murid didik yang di ajarnya. Karena kepribadian guru yang berkualitas dan utuh menjadi sangat penting dalam memunculkan tanggung jawab professional.

Kompetensi sosial

Guru harus memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi kepada orang lain terutama kepada murid didik dan wali murid. Agar ia mampu akrab engan murid didiknya dan dapat mengetahui dengan baik apa yang dibutuhkan oleh murid didiknya tersebut.

Kompetensi Profesional

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional maka guru juga harus meningkatkan kualitasnya. Guru harus mampu memahami bahan ajar yang disampaikan kepada siswanya, memahami kurikulum, memahami metode pembelajaran, memahami konsep antar mata pelajaran dan mengaplikasikan konsep keilmuan tersebut.

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Guru dan atau tenaga kependidikan adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam berjalannya proses pendidikan. Tanpa adanya guru dan atau tenaga kependidikan bisa dipastikan berjalannya proses pendidikan tidak akan berjalan. Oleh karena itu, karena sangat penting nya guru dan atau tenaga kependidikan maka dalam pengadaan nya pun memerlukan beberapa serangkaian proses agar SDM nya pun berkualitas dan dapat memaksimalkan berjalannya proses pendidikan dengan baik.

Berikut adalah proses perekrutan guru dan atau tenaga kependidikan :

Proses seleksi
Proses penyiapan
Proses pengangkatan
Proses penempatan

DAFTAR PUSTAKA

Amin, Achmad Rifki. 2014. “Contoh Daftar Tabel, Daftar gambar, dan Daftar Lampiran”. http://banjirembun.blogspot.co.id/2014/10/contoh-daftar-tabel-daftar-gambar-dan.html. Diakses pada 29 agustus

“Contoh Daftar Gambar, Grafik dan Tabel untuk Laporan Praktikum”. https://ramadhanerdi.wordpress.com/2012/02/15/contoh-daftar-gambar-untuk-laporan- praktikum/. Diakses pada 29 agustus

Berita satu. 2016. Anies akui sulit benahi pemerataan guru. (Online), (http://sp.beritasatu.com/home/anies-akui-sulit-benahi-pemerataan-guru/81366, diakses 2 november 2016)

Nurdiyana, Siti. 2010. Orientasi dan Penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. (Online), (http://lukmancoroners.blogspot.co.id/2010/04/orientasi-dan-penempatan- tenaga.html, diakses 2 november 2016)

Widiyanto. 2015. Kebijakan Pemerataan Guru. (Online), (http://widiyanto.com/kebijakan- pemerataan-guru/, diakses 2 november 2016)

Jpnn. 2016. Ini Penyebab Program Pemerataan Guru Tidak Jalan. (Online), (http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=277110, diakses 2 november 2016)

Handayani, Dini Desi. 2013. Makalah Pengantar Pendidikan Permasalahan Pemerataan Tenaga Guru. (Online), (http://dinidesihandayani.blogspot.co.id/2013/06/permasalahan- pemerataan-guru.html, diakses 2 november 2016)

Ran, M. Nur. 2016. Makalah Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan. (Online), (https://www.academia.edu/9862071/MAKALAH_MANAJEMEN_TENAGA_PENDID IK_DAN_KEPENDIDIKAN_PROGRAM_STUDI_PENDIDIKAN_BAHASA_INGGRI S, diakses 2 November 2016)